'ListrikUntuk Kehidupan Yang Lebih Baik' adalah slogan yang sarat makna dari PLN (Perusahaan Listrik Negara). Perusahaan pelat merah yang 'masih' memonopoli pengadaan listrik itu, tidak salah dalam memberikan pernyataan tersebut. Kenyataan yang berhembus dari beberapa sudut Kota Padang, setidaknya memberikan syarat makna yang tajam, kalau tidak ada kehidupan yang baik tanpa adanya listrik.
300 KK di Kampuang Anau dan Kampuang Tangah, Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji terdeteksi tidak memiliki listrik setitik pun. Kalau malam tiba, masyarakat akan membiarkan tubuh mereka terbungkus api temaram dari lampu-lampu teplok yang diisi minyak tanah. Bisa dibayangkan, kalau kondisi ini akan berdanpak pada lambannya pembangunan lokasi itu.
Dengan kenyataan pahit itu, tentu harus melibatkan seluruh pihak dalam mengatasinya. Untuk kasus di Kota Padang, baik itu di Kuranji dan beberapa lokasi di Bunguih Taluak Kabuang. PLN sebagai pemasok listrik, tidak dapat 100 persen disalahkan. Karena, seluruh infrastruktur untuk menuju ke lokasi itu, harus dipenuhi mereka terlebih dahulu. Karena, tidak mungkin ditanggung perusahaan yang belakangan tampil dengan nada "yang penting matikan yang tidak penting itu".
Soal Penerangan Jalan Umum (PJU), masih banyak yang perlu dibenani oleh Kota Padang. Berbagai cara yang dilakukan, seperti penghematan dan pengaturan waktu hidup matinya lampu, ternyata belum berdampak bagus. Jangankan di pinggir kota (Papiko), di pusat kota, masih banyak ditemukan jalan-jalan yang belum mendapatkan PJU. Bahkan, terkesan kalau jalan itu menjadi angker dan menakutkan -- karena memudahkan terjadinya tindakan kriminal.
Sebagai instansi yang diberikan wewenang untuk 'menerangi' seluruh jalan-jalan di Kota Padang, Dinas Prasarana Jalan dan Wilayah (Kimpraswil) Kota Padang sudah merasa keberatan dengan permintaan-permintaan yang semakin meningkat. Bahkan Kadis Kimpraswil Ir Muzni Zakaria pun sudah mambana. "Saya, daripada orang minta listrik dan lampu jalan, mending orang minta jalan saja," katanya
Pernyataan Pak Haji Muzni dalam rapat kerjanya dengan Komisi C DPRD Kota Padang 2 hari lalu itu memang mencengangkan. Tapi, itulah kenyataan yang berhembus dari dinas yang dikomandoinya. Memiliki dana hanya 400 juta untuk listrik, terang saja mereka tidak dapat berbuat banyak. Sedangkan, untuk kondisi dana jalan dan iinfrastruktur lainnya, memang sangat banyak -- mencapai 80 miliar.
Berbagai persoalan pelik, memang disebutkan oleh Muzni sangat memberatkan, jika Pemko diminta untuk memenuhi kebutuhan lampu di Kota Padang. Penerangan dan listrik bukan tidak mendesak, tapi kebutuhan akan jalan-jalan lebih mendesak dan sangat penting.Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh Kimpraswil juga tidak memadai. Kedepan, katanya, dana untuk kelistrikan itu, akan diusahakan dalam APBD Perubahan.
Kenyataan (pahit) itu, memang masih menghinggapi Kota Padang hingga hari ini. Keseriusan pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus terus dipancing dan diingatkan. Kalau perlu, masyarakat terus meminta hak-hak mereka kepada penguasa kota. Karena, listrik kan juga untuk semua. Ya toh...(***)
