Perwakilan pedagang kaki lima (PKL), Aliansi Anti Penggusuran PKL, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Forum Kajian Sosial (Forkas) berhasil menggiring Anggota DPRD Kota Padang, menyaksikan langsung aksi penggusuran terhadap PKL di Jalan Sawahan PJKA. Sekitar pukul 12.00 WIB, Zulfahmi HR Sutan Sati SE, Arnedi Yarmen SPD, H Maidestal Harri Maesa SSOs, Gufran SS dan Aljufri SPd tidak dapat mengelak. Mereka secara langsung dihadapkan pada kenyataan -- penggusuran.
Digiring melihat secara live, Zulfahmi dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) langsung menggelar interaksi dengan Satuan Pol PP yang tengah beraksi. Sayang, aksi itu sudah terlambat, karena barisan penegak perda telah terlebih dahulu menyelesaikan pekerjaan mereka. Sedikitnya 7 lapak-lapak PKL sudah luluh lantak rata dengan tanah. PKL itu, ditertibkan dengan mengusung kekuatan Perda No 11 Tahun 2005 dan Perda No 4 Tahun 2007 tentang ketertiban umum (tribun).
Drs Dedi Henidal selaku Kakan Pol PP Kota Padang yang kebetulan berada di tempat, tidak bergeming ketika DPRD datang. Mantan Alat Negara ini tetap bersikukuh, kalau Pol PP hanyalah sebagai penegak perda dan kenyataannya PKL di Jalan Sawahan Simpang Haru itu telah melanggar perda dengan mendirikan tempat usaha di atas fasilitas umum (fasum) berbentuk trotoar.
Tidak ada keributan berarti, ketika massa yang heterogen (PKL, Mahasiswa dan Ormas) bertemu dengan anggota dewan dan Pol PP. Kesepakatan sementara diputuskan. Dedi Henidal bersedia, untuk tidak mengerahkan anak buahnya dalam 2 hari kedepan. Zuilfahmi berjanji, akan melakukan dialog dengan pemko, untuk mendapatkan solusi yang lebih tepat untuk penanggulangan persoalan ini.
"Kita dari DPRD adalah perwakilan rakyat yang akan menyampaikan keluhan PKL ini kepada Pemko Padang. Untuk kasus ini, kita minta waktu 2 atau 3 hari untuk menyelesaikan persoalan. Paling tidak, ada komitmen baru antar Pemko dan DPRD. Kita juga akan mencoba untuk mencarikan solusi tempat pindah para PKL ini," ungkap Anggota Komisi C ini.
Sebelumnya, para pengunjuk rasa sudah menghebohkan Gedung Dewan sejak pagi hari. Beberapa anggota dewan yang memarkir kendaraanya di pelataran parkir terlihat kalangkabut. Ratusan Polisi dari Dalmas Poltabes Padang telah siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan. Sampai pukul 11.00 WIB, belum ada tanda-tanda terjadi aksi unjuk rasa.
Massa yang mulai memadati lapangan gedung dewan setelah penggusuran PKL dimulai Pol PP pukul 11.00 WIB. Mereka mendesak, agar Piminan dan Anggota DPRS langsung terjun ke lapangan untuk menyaksikan penggusuran. Selama 10 menit pertama, hanya Gufron SS yang 'menghadang' pendemo di pintu depan. Wakil Ketua DPRD H Masdi Ardi yang sempat keluar, tiba-tiba kembali karena masih terikat dalam rapat panitia anggaran (Panggar) yang dipimpinnya.
Semakin panas suasana aksi, ketika massa menggelar orasi yang mempertanyakan suara yang mereka berikan Pada Pemilu 2004 lalu. Beberapa anggota dewan yang mulai gerah mulai keluar dari ruangan masing-masing. Lima orang anggota yang terdiri dari 3 parta -- PPP, PKS dan Demokrat memenuhi keinginan PKL untuk menyaksikan langsung.
Ketua Fraksi Golkar Afrizal SH bersikukuh dengan pendiriannya. Katanya, fraksi kuning tetap mendukung upaya penertiban PKL di fasum. "Fraksi Golkar sepakat, kalau tidak ada yang berjualan di trotoar, karena itu fasum. Jumlah PKL yang hanya belasan, tidak sebanding dengan pulluhan ribu pejalan kaki," ungkap Anggota Komisi D ini.
Setelah dari tempat kejadian peristiwa (TKP), para PKL yang tergusur kembali ke gedung dewan untuk mempertanyakan nasibnya. Hingga sore kemarin, Zulfahmi kembali sibuk untuk menenangkan massa PKL di lobby gedung. "Kita telah menegaskan, akan minta waktu untuk membicarakannya. Jadi, kita tunggu saja," tukasnya seraya menyebutkan, PKL harus melakukan pendataan sendiri, agar mudah dipindahkan nantinya.(***)
