Kota Padang akan memasuki babak baru, jika sukses melakukan pesta rakyat -- Pemilihan Walikota (Pilwako) yang dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang, Oktober 2008 mendatang. Yang paling ditunggu, apakah akan ada kondisi terbaru untuk kota ini, ketika memiliki pemimpin baru. Menyoroti kinerja pemko, akhir-akhir ini saya cenderung bakuhampeh, untuk liputan "tuntas" masalah transportasi yang selalu bermasalah.
Kenapa memilih meliput masalah lalu lintas jalan raya, adalah sesuatu kewajaran -- sudah sesuai alur kepatutan dan kepantasan. Di Pasar Raya Padang, tidak ada yang dapat bernafas lega ketika harus melewati jalur sepanjang Jalan Pemuda, Jalan M Yamin, Jalan Bundo Kanduang, Jalan Permindo, Jalan Pasar Baru, Jalan Imam Bonjol dan beberapa titik lainnya di kota penerima Wahana Tata Nugraha (WTN) ini.
Terkejut saya, menerima sebuah undangan dari Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Sumbar, yang mencoba menjadi penyejuk di tengah berbagai opini tentang transportasi pada Ibu Kota Sumbar ini. "Merajut Benang Kusut Sistem Transportasi dan Lalu Lintas di Kota Padang", diambil sebagai tema dari organisasi yang pesertanya juga bagian dari pembangun sarana prasarana transportasi kota. Idenya bernas, tapi hasilnya belum terlihat.
Tapi, berfikir lebih dalam, saya termangu dengan tema yang diangkatkan. Merajut, tentulah menggabungkan beberapa barang atau hal yang telah jelas ujung pangkalnya, semisal benang atau tali atau bahkan sabut kelapa. Khusus untuk transportasi, apa yang harus dirajut -- bukankah persoalannya saja tidak jelas (ujung pangkalnya). Angin sejuk juga tidak terhembus dari pertemuan berbagai elemen -- Perkindo, Dinas Perhubungan, Pakar Transportasi, Poltabes Padang, LPJK, Bappeda dan pengamat transportasi di Hotel Bumi Minang di Jalan Bundo Kanduang itu.
Walhasil, pemaparan dan diskusi dari berbagai kalangan itu memang tidak ada arah jelasnya. "Kita memang tidak sedang mencarikan solusinya," kata moderator, yang mulai bingung mengarah kemana pembicaraan berlandaskan Coffe Morning, sampai lewat tengah hari itu. Kepala dinas juga sudah mengalas sebelum terjadi tanya jawab yang lebih dalam. "Masalah transportasi adalah masalah pelik dan klasik. Tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat," ungkap Firdaus Ilyas.
Rajutan itu memang tidak timbul dalam tema yang diangkatkan dalam usaha Perkindo, membangun kepengurusan periode baru-nya itu. Setidaknya, apa-apa yang akan dirajut sudah mulai tampak, dimana rimbanya. Hal-hal yang selama ini tersuruk kian jauh di pedalaman, sudah mulai "ditemukan" dan coba dieksplorasi dan dievakuasi. Paling tidak, ada upaya untuk memecah simpul-simpul macet di lokasi-lokasi super macet. Contohnya, para hadirin terlihat sepakat, kalau terminal dan pangkalan sama saja. Yang penting, ada tempat nongkrong angkutan kota (angkot) di dalam pusat keramaian.
Memecah kemacetan dengan menghidupkan daerah-daerah sekunder (kedua) di kota ini, adalah sebuah solusi jangka panjang. Tidak lupa, kembali menghidupkan Terminal Regional Bingkuang (TRB) di Aia Pacah, adalah tema klise untuk persoalan kota. Lagi-lagi, semuanya tersandung biaya alias modal. Bappeda sendiri, memang juga tidak menyangkal hal ini. Kata Emzalmi, investasi untuk daerah pinggiran adalah solusi jangka panjang, disamping tetap mengupayakan penyelesikan jangka pendek.
Sikap
"Polisi paling sering disalahkan, jika ada macet dan masalah tranportasi di kota ini," kata Wakasat Lantas AKP Evandri yang sempat mengusik telinga pendengar dan juga saya. Terang saja, kita semua pernah mengalami macet dan melihat polisi berdiri di sudut-sudut simpul kemacetan. Kata-katanya tepat, tapi menyentuh saya, ketika dia melanjutnya.
"Kami polisi, sering kalah kalau ada yang pakai "politik" mambana," lanjutnya. Saya malah tersindir, karena itulah aji mumpung ketika melewati lampu merah (Traffic Light), forbodden, atau sekedar tidak berjalan pada ruang yang telah disiapkan bagi pengendara.
Polisi di kalahkan oleh mambana. Saya kutipkan kata "politik", karena yang sebenarnya dikatakan adalah budaya. Budaya menurut saya tidak tepat, karena itu hanya tercipta dari segelintir orang saja -- bukan budaya Orang Minang atau Padang umumnya. Politik, saya rasa lebih tepat -- karena (mambana) dipakai untuk mengalahkan lawan (dalam hal ini polisi). Banyak cara sebenarnya, tapi mambana paling mumpuni.
Dua sisi mata uang yang saya sebutkan (tepatnya tuliskan) di atas tadi memang menjadi trend (disebut trend, karena selalu up to date/baru), kondisi kekinian tranportasi di Kota Padang. Satu sisi, para penanggung jawab pelaksana tata kota diwajibkan untuk mengurai benang kusut dan merajutnya kembali jadi lebih baik. Sisi lain, kesadaran masyarakat untuk mengikuti rule of the game (aturan main) sistem transportasi itu juga tidak semakin membaik -- seperti sudah kronis saja.
Nah, kembali pada pemimpin kita pada Awal Tahun 2009 mendatang -- siapapun dia (wajah lama atau baru). Meski tanpa dibekali dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) -- karena hanya 2004-2008, si walikota terpilih dan telah dilantik, akan bertemu dengan dua sisi mata uang yang belum lagi klop satu sama lain. Ditambah, mambananya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mulai naik ke trotoar di sepanjang jalur macet. Kepada pemimpin terbarulah kita bisa berharap. Kalau juga tidak bisa? -- tanya batin saya. "Kita tunggu lagi periode selanjutnya. Ini kan pe-er turunan," kata seseorang yang tiba-tiba masuk dalam diri saya dan berteriak SEMOGA.(***)
