PILKADA Kota Sawahlunto yang telah dijadwalkan KPUD Sawhlunto 18 Mai 2008 mendatang, membuat pedagang Pasar Silungkang kelabakan. Pasalnya, jadwal yang telah ditetapkan, bertepatan dengan pasar mingguan atau balai di kecamatan dan nagari tersebut. Ada ketakutan, masyarakat yang tengah beraktivitas menjadi di pasar, tidak akan ikut nyoblos. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Silungkang, mencoba mengarifi dengan mengalihkan pasar menjadi Jumat (16/5), karena, total pemilih yang ada di lingkungan pasar mencapai 9000 orang.
"Keputusan ini, masih berbentuk kesimpulan KAN Sawahlunto, terkait dengan sulitnya berkoordinasi dengan KPUD setempat. Hingga saat ini, KAN masih menunggu keputusan, agar Pilkada dialihkan, menjadi hari yang tidak ada Balainya di Sawah Lunto," ujar Ketua KAN Sawahlunto, Syahruddin Datuak Rangkayo Bosa, Senin (7/4) bersama pengurus Persatuan Keluarga Sawah Lunto (PKS) Kota Padang.
Didampingi bendahara KAN, Ir Aswan Basri Dt Rangkayo Nan Gadang, Syahruddin menyatakan, sampai saat ini KAN masih menunggu keputusan untuk 'permohonan' mereka itu. Kalau jadwal tetap tidak berubah, maka sosialiasi pemindahan balai menjadi Jumat, akan segera dilakukan. Pemindahan tersebut, akan mengganggu perputaran ekonomi pasar senilai Rp 300 juta perminggunya itu.
"Perlu dijelaskan, Pasar Silungkang, tidak hanya didominasi oleh masyarakat dan pedagang di kecamatan Silungkang saja. Tapi, pada pedagang dan pembeli itu berasal dari 7 desa lainnya di Kota Sawahlunto. Mereka berasal dari Taratak Bancah, Muaro Kalaban, Kubang Tangah, Pasar Kubang, Lunto Timur, Lumindai dan Kajai. Bahkan, pasar ini juga ditunggu, karena menjadi hari masuknya berbagai kebutuhan pokok dari Solok dan Padang Panjang," tukas Syahruddin yang telah berkali-kali menghubungi langsung KPUD Sawahlunto.
Terkait keberatan KPUD mengubah jadwa, Syahruddin menyatakan, ada 3 hal yang disebutkan KPUD. pertama sulitnya memperbaiki administrasi, menambah biaya dan membuat hari libur sendiri. Alasan itu, kata Syahruddin terlalu mengada-ada. Kalau persoalan perbaikan administrasi dan biaya, Kota Sawahlunto akan sanggup menyelesaikannya.
"Dikatakan, karena tersangkut libur. Perundang-undangan mengatur, dapat dilakukan pada hari kerja yang diliburkan. Toh pada perayaan HUT Sawahlunto, PNS dapat diliburkan. Bahkan, untuk sekedar pacuan kuda kemarin, PNS juga libur. Tentunya, alasan-alasan itu tidak dapat diterima. Namun, untuk kepentingan Pilkda, kita siap mengalah," tandas Syahruddin yang belum menentukan, kapan kesimpulan KAN itu akan menjadi keputusan tetap.
Aswan Basri Dt Rangkayo menambahkan, sebelum memberikan keputusan, KAN masih memberikan kesempatan untuk KPUD kota mengubah hari berlangsungnya pasar. Dia masih mengharapkan, KPU mencari hari Pilkada yang tidak ada hari pasar di seluruh kecamatan Sawahlunto. Khusus pasar Sawahlunto, memiliki peranan gerak ekonomi yang sangat besar di pasaran Sawahlunto.
"Pasar Silungkang memiliki mempunyai peranan yang sangat besar dalam gerak ekonomi masyarakat du sekitarnya. Dimana oara pedagang mulai dari pengecer pengumpul sampai pedagang partai besar (grosir) akan berdatangan. Jadi, sebaiknya dipertimbangkan juga, hak-hak mereka yang ikut pilkada waktu itu. Pengaruhnya, meski sehari, akan sangat terasa bagi masyarakat," lanjutnya.
Sementara, ketua PKS Padang, H Irzal Mudatsir menyimpulkan, kalau kejadian ini benar-benar terlaksana, maka pemindahan balai merupakan peristiwa perdana. Tahun 1959 juga pernah dilakukan pemindahah balai, karena pertimbangan keamanan. "Tapi, sekarang, pertimbangannya karena ingin mensukseskan Pilada perdana," tandas Irzal yang diamini beberapa orang anggota PKS lainnya. "Kita akan mendukung, apa yang menjadi keputusan KAN Silungkang," tegas Irzan dan beberapa tokoh PKS Padang lainnya.(***)
Didampingi bendahara KAN, Ir Aswan Basri Dt Rangkayo Nan Gadang, Syahruddin menyatakan, sampai saat ini KAN masih menunggu keputusan untuk 'permohonan' mereka itu. Kalau jadwal tetap tidak berubah, maka sosialiasi pemindahan balai menjadi Jumat, akan segera dilakukan. Pemindahan tersebut, akan mengganggu perputaran ekonomi pasar senilai Rp 300 juta perminggunya itu.
"Perlu dijelaskan, Pasar Silungkang, tidak hanya didominasi oleh masyarakat dan pedagang di kecamatan Silungkang saja. Tapi, pada pedagang dan pembeli itu berasal dari 7 desa lainnya di Kota Sawahlunto. Mereka berasal dari Taratak Bancah, Muaro Kalaban, Kubang Tangah, Pasar Kubang, Lunto Timur, Lumindai dan Kajai. Bahkan, pasar ini juga ditunggu, karena menjadi hari masuknya berbagai kebutuhan pokok dari Solok dan Padang Panjang," tukas Syahruddin yang telah berkali-kali menghubungi langsung KPUD Sawahlunto.
Terkait keberatan KPUD mengubah jadwa, Syahruddin menyatakan, ada 3 hal yang disebutkan KPUD. pertama sulitnya memperbaiki administrasi, menambah biaya dan membuat hari libur sendiri. Alasan itu, kata Syahruddin terlalu mengada-ada. Kalau persoalan perbaikan administrasi dan biaya, Kota Sawahlunto akan sanggup menyelesaikannya.
"Dikatakan, karena tersangkut libur. Perundang-undangan mengatur, dapat dilakukan pada hari kerja yang diliburkan. Toh pada perayaan HUT Sawahlunto, PNS dapat diliburkan. Bahkan, untuk sekedar pacuan kuda kemarin, PNS juga libur. Tentunya, alasan-alasan itu tidak dapat diterima. Namun, untuk kepentingan Pilkda, kita siap mengalah," tandas Syahruddin yang belum menentukan, kapan kesimpulan KAN itu akan menjadi keputusan tetap.
Aswan Basri Dt Rangkayo menambahkan, sebelum memberikan keputusan, KAN masih memberikan kesempatan untuk KPUD kota mengubah hari berlangsungnya pasar. Dia masih mengharapkan, KPU mencari hari Pilkada yang tidak ada hari pasar di seluruh kecamatan Sawahlunto. Khusus pasar Sawahlunto, memiliki peranan gerak ekonomi yang sangat besar di pasaran Sawahlunto.
"Pasar Silungkang memiliki mempunyai peranan yang sangat besar dalam gerak ekonomi masyarakat du sekitarnya. Dimana oara pedagang mulai dari pengecer pengumpul sampai pedagang partai besar (grosir) akan berdatangan. Jadi, sebaiknya dipertimbangkan juga, hak-hak mereka yang ikut pilkada waktu itu. Pengaruhnya, meski sehari, akan sangat terasa bagi masyarakat," lanjutnya.
Sementara, ketua PKS Padang, H Irzal Mudatsir menyimpulkan, kalau kejadian ini benar-benar terlaksana, maka pemindahan balai merupakan peristiwa perdana. Tahun 1959 juga pernah dilakukan pemindahah balai, karena pertimbangan keamanan. "Tapi, sekarang, pertimbangannya karena ingin mensukseskan Pilada perdana," tandas Irzal yang diamini beberapa orang anggota PKS lainnya. "Kita akan mendukung, apa yang menjadi keputusan KAN Silungkang," tegas Irzan dan beberapa tokoh PKS Padang lainnya.(***)
